Penyalahgunaan Kekuasaan di Tengah ‘Resesi Demokratis’: Ancaman Nyata bagi Hak Asasi Manusia

Penyalahgunaan Kekuasaan di Tengah ‘Resesi Demokratis’: Ancaman Nyata bagi Hak Asasi Manusia Di tengah dunia yang semakin terhubung dan terguncang oleh krisis politik, ekonomi, dan sosial. muncul satu laporan terbaru menyerukan peringatan serius: hak asasi manusia kini berada dalam bahaya besar bukan hanya di negara-negara yang sering kita anggap otoriter, tetapi juga di negara-negara yang selama ini dianggap sebagai penjaga demokrasi.

Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi internasional pembela hak asasi manusia, merilis laporan terkini yang menggambarkan bagaimana tren global yang disebut “resesi demokratis” makin memperlemah kebebasan fundamental, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan pers, independensi peradilan, hingga hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik. 

Di dalam statistiknya, HRW mencatat bahwa sekitar 72% populasi dunia kini hidup di bawah pemerintahan yang semakin otoriter.

Persentase  tersebut  tidak hanya menunjukkan ketidakadilan yang terjadi jauh dari kita, tetapi juga refleksi bagaimana kebijakan dan retorika di salah satu negara paling berpengaruh di dunia ikut menyumbang pada erosi nilai-nilai tersebut.

Bagaimana Peran AS dan Trump dalam Krisis Ini

Laporan tersebut secara tegas menyatakan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, ada pola tindakan yang berkontribusi pada melemahnya fondasi demokrasi  yang kemudian membuka ruang lebih leluasa bagi pemerintahan otoriter lain untuk menekan hak-hak warganya sendiri. 

Mengutip seruan Donald Trump kepada Partai Republik minggu ini untuk "menasionalisasi" sistem pemungutan suara AS dan pengungkapan bahwa seorang anggota keluarga kerajaan Emirat berada di balik investasi $500 juta ke dalam perusahaan mata uang kripto keluarga Trump.

"Setiap hari Anda melihat konfirmasi tren ini, tetapi ketika Anda melangkah mundur, Anda melihat serangan terorganisir, tanpa henti, dan bertekad pada semua cek dan keseimbangan yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan eksekutif dalam demokrasi AS, sebuah sistem yang dirancang untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak." ujar Bolopion, dilansir Rabu (4/2/2026).

Beberapa Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan yang Disebutkan Termasuk:

• Serangan terhadap independensi lembaga hukum, termasuk upaya melemahkan peran pengadilan yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan pemerintah.
• Pemaksaan kebijakan yang mempersempit ruang kebebasan sipil, termasuk intimidasi terhadap jurnalis, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang berusaha bersuara. 
• Politik identitas dan retorika eksklusif, yang sering kali membidik kelompok minoritas dan memperlemah solidaritas sosial. 

Dengan kata lain, kritik HRW bukan sekadar kesalahan teknis kebijakan, tetapi gambaran bagaimana praktik pemerintahan yang bercampur antara ego politik dan ketidakpedulian terhadap norma universal bisa menimbulkan dampak luas bagi kebebasan dasar manusia. 

Apa Pengaruhnya bagi Kita Semua

Ketika sebuah negara besar seperti Amerika Serikat merosot dalam praktik demokratisnya, konsekuensinya tidak terbatas pada batas wilayahnya sendiri. 

Memberi contoh bahwa hak-hak dasar bisa dinafikan tanpa konsekuensi berarti memberi sinyal kepada negara lain: Represi bisa diterima, kebebasan bisa dipersempit, dan imunitas bisa menjadi harga kebanggaan kekuasaan.

Ini bukan hanya soal angka dan statistik; ini soal kehidupan nyata jutaan orang. Di banyak negara, hak atas kebebasan berpendapat, berorganisasi, atau bahkan mendapat akses atas keadilan bisa menjadi barang mewah. 

Di tempat lain, pemerintah menggunakan kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi untuk menindak kritik, melemahkan aturan hukum, dan pada titik tertentu mendiamkan suara hati nurani rakyat.

Harapan dan Jalan ke Depan

Dikutip dari The Guardian, Rabu (4/2/2026), disebut dalam laporan HWR, dia memberikan harapan:  ada kekuatan sosial yang bangkit untuk mempertahankan hak asasi manusia. Protes yang dilakukan oleh warga di berbagai negara, dari AS hingga Timur Tengah, menunjukkan bahwa rakyat masih punya suara dan semangat untuk memperjuangkan kebebasan.

HRW sendiri menyerukan agar negara-negara demokratis memperkuat kerja sama antara mereka, sebuah “aliansi hak asasi manusia” baru yang mampu mengangkat kembali standar universal tentang martabat manusia, keadilan, dan kebebasan.

Apa yang terjadi sekarang bukan hanya soal politik di satu negara, ini adalah pertaruhan masa depan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diperjuangkan sepanjang abad ke-20. 

Dan ketika sebuah negara besar menunjukkan tanda-tanda mundur dalam memelihara nilai-nilai tersebut, kita semua berkepentingan untuk memahami, berbicara, dan bertindak demi hak asasi yang tak lekang oleh waktu.